Alasan tak miliki alat medis pasien jatuh pohon di tolak

Pasien jatuh Pohon Nitanel Foes (67)  saat dipulangkan sekarat

Nitanel Foes (67) warga RT.20 RW 10 Desa Oelua Kecamatan Rote Barat Laut (RBL) Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menderita Luka robek pada kepala dan tubuhnya saat mendapat perawatan di Puskesmas Oelua sebanyak 28 Jahitan, karena kurangnya Obat Bius sehingga luka yang lain tidak bisa dijahit,pihak Puskesmas merujuk ke Rumah Sakit Umum (RSU) Ba’a sekitar 20 Kilo Meter dari Desa tersebut menggunakan Mobil Ambulance Milik Partai Gerindra, namun sayangnya ketika tiba di RSU Ba’a pihak Rumah sakit usai menjahit beberapa luka robek disekujur tubuh menolak untuk rawat Nginap, pasalnya, keluarga Korban diminta menyerahkan uang perawatan sebesar Rp. 200 ribu, usai memberikan uang sebesar yang dimintah, malah Dokter  menolak dengan memberikan alasan alat Infus rusak dan tidak ada lagi ruangan untuk pasien, padahal pantauan keluarga masih ada ruang rawat yang kosong  demikian diungkapkan Anak Korban (Fredik Foes) saat ditemui Koranjuri di RSU Ba’a,Jumat (16/11) malam

Menurutnya padahal kondisi korban sedang kritis karena ditemukan warga sudah jatuh dari pohon kapok sekitar tujuh meter, Jumat (16/11/2012) sekitar Pukul 7.00 pagi hari, dan ditemukan warga lain sekitar Pukul 10,00 pagi, saat itupula warga membawa korban ke Puskesmas Oelua, namun karena kurangnya obat bius dan infus Puskesmas merujuk ke RSU Ba’a, tetapi usai dijahit dokter yang merawat Dr.Veby menolak untuk memberikan infus dengan alasan infus rusak,sedangkan bagian apoteker menerima dengan syarat  pihak keluarga harus menyerahkan uang jaminan RP.200 ribu, dan hal itu dipenuhi,namun akhirnya pasien disuruh pulang  menggunakan mobil ambulance Milik Gerindra ke Desa Oelua untuk dirawat secara manual,padahal secara fisik pasien tersebut yang sudah usia senja belum makan dari pagi hari,sehingga perlu diberikan dirawat, untuk bertahan hidup karena ada alat infus milik ambulance Milik Mobil Partai Gerindra sehingga pasien tersebut bertahan hidup, tetapi yang terjadi malah pasien tersebut tidak rawat ginap,tetapi rawat jalan dengan alasan kekurangan fasilitas dan kekurangan alat infus

Oleh karena itu,pihakkeluarga berharap agar pihak rumah sakit menyedikan fasilitas yang lengkap dan tenaga medis agar membantu masyarakat, karena tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan pasien yang jatuh pohon selain mendatanggi RSU ba’a, jika tidak ada fasilitas kehadirian RSU Ba’a sangat tidak bermanfaat, dan dugaan lain pihak RSU ba’a hanya menerima pasien dari golongan orang kota yang kaya,ketimbang orang desa yang tidak memiliki apa-apa

Selain itu juga dirinya berharap agar RSU Ba’a memperbaki pelayanan, karena kedatangan pasien yang mengalami kecelakaan harus diperioritaskan,tetapi dibiarkan menunggu lama, karena tidak ada petugas di UGD, padahal sesuai aturan ada petugas yang selalu ada di UGD untuk mengantisipasi pasien yang mengalami kecelakaan,dan pemerintah daerah,DPRD diharapan untuk memantau RSU Ba’a dalam pelayanan    

Berita ini diturunkan Direktur RSU Ba’a Drg. Suardi tidak dapat dihubunggi melalui hanphone terkait keluhan pasien.

Belum Bayar Utang Kapal, Nelayan Adukan Pemda Ke DPRD

BA’A,RND-Sejumlah Nelayan yang selama ini berdomisili di RT.16.RW.08 Desa Oeseli Kecamatan Rote Barat Daya (RBD) Kabupaten Rote Ndao mendatangi Gedung DPRD untuk mengadukan janji pemerintah daerah Rote Ndao saat mengangkut para panitia dan peserta upacara pada perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) Ke-67 yang diselengarakan di Pulau Ndao dari Oeseli ke Pulau Ndao selama seminggu yakni dari tanggal 12 hingga 18 Agustus 2012,tetapi  belum dibayar hingga usai HUT,dan saat itupula Bupati berjanji melalui Bagian umum akan membayar semua biaya penyewaan dua kapal kayu dan 2 sampan milik warga Nelayan dengan hitungan setiap perahu akan dibayar per red Rp.1.250.00,- usai Kegiatan HUT, padahal para pemilik kapal sudah mendatangi Bupati Rote Ndao,Drs.Leonard Haning,MM sebanyak empat kali, namun tidak membuahkan hasil hal ini diungkapkan Muslimin Balick usai melakukan gelar pendapat dengan Komisi B DPRD Kabupaten Rote Ndao, Jumat (19/10) kemarin

Musliman Balick mengisahkan (12/8/2012) dirinnya bersama dengan beberapa rekan yang selama ini bekerja sebagai nelayan di Oeseli mendatapat tawaran dari Rombongan HUT RI bersama dengan Bupati Rote Ndao,Drs.Leoanrd Haning berbicara langsung dengan Musliman Balick dan Sandro Baco untuk menyiapkan perahunya agar disewa pemda dengan hitungan per red Rp.1.250 ribu dan usai kegiatan HUT pemda akan membayar, saat itu pula Musliman sebagai ketua kelompok Nelayan yang memiliki satu unit dengan nama Perahu Rote Ndao bersedia untuk melayani  para rombongan, dari awal (12/8 hingga 18/8) disaat siang dan malam sebanyak 15 red, sedangkan temannya Sandro Baco pemilik kapal Teluk Rote melayani rombongan sebanyak 18 red,namun hingga saat ini belum dibayar pemerintah daerah, Selain itu, dua unit sekoci juga digunakan pemerintah untuk membantu melayani para rombongan dari kapal kayu ke tepi,tetapi itu tidak dibicarakan harganya sehingga tidak dibayar juga

Lebih lanjut kata dia, usai kegiatan semua rombongan termasuk bupati Rote Ndao tidak membayar pelayanan itu, sehingga dirinya bersama dengan rekan-rekan nelayan mendatangi pemerintah daerah sebanyak 4 kali, dan biasanya bertemu dengan kepala bagain Umum (kabagumum) Melki Mesak, dan Bupati namun terus tidak terealisasi, dan alasan yang diberika Pak Bupati  bahwa dana itu  sudah di berikan kesemua SKPD dan yang akan membayar adalah SKPD, dan pertemuan dengan Kabag umum berjanji agar dana itu akan dibayar (18/10) kemarin,tetapi karena saat berkoordinasi tidak memberikan posetif pembayaran,terpaksa mendatangi kantor DPRD untuk mengadukan persoalan itu kata Musliman Balick    

Ia mengatakan dirinya bersama dengan sesama nelayan berharap agar pemerintah membayar karena saat melakukan pelayanan bolak-balik Pulau Ndana dan pelabuhan Oeseli mengutang bensin dan Solar dari nelayan lain, serta mengunakan jasa ABK, dan dirinya setiap hari didesak untuk membayar Hutang BBM yang sudah digunakan, jika pemerintah tidak membayar akan mematikan usahanya sebagai nelayan dan juga akan ada konflik sosial antara sesama rekan nelayan

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao asal Fraksi Gerindra Yakob Malelak mengatakan pihaknya akan menyurati pemerintah dan dinas terkait seperti Dinas Perhubungan, Humas dan Protokol, Bagian Umum dan PPKAD untuk membayar hak para nelayan. ”kami akan menyurati pemerintah terkait persoalan itu, untuk dipecahkan bersama masalahnya agar tidak ada yang dirugikan apalagi rakyat yang harus diperhatikan pemerintah, jika pemerintah tidak membayar, itu seperti pemerintah rencana untuk melantarkan nelayan.” Kata Yakob.(ido)

Menghilangkan Jejak Hukum Translok Istua Ditempati Warga

BA’A,RND-Pembangunan  Proyek transmigrasi lokal Istua di Dusun Kuli, Kec Lobalain, Kabupaten Rote Ndao menggunakan dana bantuan Kementrans Rp 3,8 miliar. Belum rampung pekerjaannya hanya 91%,tetapi sudah ditempati  warga transmigrasi demikian sumber yang engan disebutkan namanya kepada RND di Ba’a,Selasa (16/10) kemarin

Dia mengatakan pelaksanaan pekerjaan tersebut dikuatirkan tepat waktu. Pada hal sesuai Surat Dirjen Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI bahwa seluruh Translok yang dibangun pada tahun anggaran (TA) 2011 harus selesai dan dapat dimanfaatkan paling lama tanggal 31 Oktober 2011.selain itu, pekerjaan fisik Translok Istua sampai dengan dikeluarkannya addendum waktu, masih banyak rumah yang masih belum selesai dikerjakan kontraktor pelaksana PT.Gelinding Mas Wahana Nusa.

Dikatanya,Dugaan menghilangkan jejak hukum,Pasalnya banyak spesifikasi yang tidak sesuai. Misalnya, bahan bangunan yang digunakan untuk pengerjaan 100 unit rumah di lokasi tersebut,tetapi telah ditempati warga, padahal item pekerjaan baru mencapai 91%, karena beberapa item pekerjaan tidak diselesaikan dikerjakan kontraktor hal ini diakui kepala Nakertrans Kabupaten Rote Ndao, Edi Haning kepada RND di kantor DPRD Kabupaten Rote Ndao,Selasa (16/10) kemarin

Dikatakan Haning, saat ini sejumlah rumah transmigrasi sudah ditempati, tetapi  mengenai persoalan pekerjaan pemerintah hanya membayar 86% dari total capaian proyek  91%, hal ini dikarenakan kontraktor membayar denda atau adendum sebesar Rp. 500.000 Juta, sedangkan fasilitas umum seperti gedung Gereja Oikumene sudah rampung dan digunakan warga untuk beribadah  

Item yang belum selesai dikerjakan yakni dari 100 unit sumur hanya 22 sumur yang dikerjakan, sedangkan lainya dikerjakan tetapi tidak bermanfaat, oleh karena itu pemerintah kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2012  telah mengantisipasi  kekurangan air di lokasi Translok Istua dengan membangun Embung untuk warga di lokasi transmigrasi lokal (Translok) dengan mengunakan dana APBD dengan Pagu dana Rp.200 juta dan saat ini pekerjaan Embung sudah mencapai 90% dan beberapa waktu kedepan sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bagi tanaman warga di Lokasi Istua.(ido)

Dana Pilkada Ronda di rencanakan 18 Miliar

BA’A,RND—Dana pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Rote Ndao 2013 direcanakan mmencapai 18 Miliar, dan sebesar itu direncanakan untuk pemilihakan kepala daerah Putaran ke-2  hal hal ini  diungkapkan Ketua Komisi Pimilihan Umum (KPU) Kabupaten Rote Ndao, Berkat MNF Ngulu,SH kepada RND di ruang kerjanya, kamis (26/7) kemarin menjawab pertanyaan RND terkait dengan adanya isu pemerintah kabupaten Rote Ndao keberatan menghibahkan dana kepala KPU

Berkat Ngulu,SH

Ngulu mengatakan dana tersebut sudah dikoordinasikan dengan pemerintah Kabupaten Rote Ndao sejak tiga tahun lalu,namun belum ada tindak lanjut, sehingga pihaknya belum lama ini melakukan koordinasi lagpemerintah merespon untuk menghibahkan dana sebanyak itu, karena jika tidak ada dana hibah dari pemerintah KPU tidak akan menyelengarakan pemilu kada.namun ia menyebutkan dana sebsar itu hanya perhitungan kasar dari KPU, dan resminya Bulan November 2012 KPU baru akan memasukan RKB agar ke Pemerintah baru dijadikan RKA,tetapi saat KPU memasukan RKB baru akan melaksanakan asistensi dengan pemerintah, jadi ada yang mengatakan keberataan itu, keliru karena dalam RKB baru dirincihkan besaran dana, karena secara geografis kabupaten Rote Ndao merupakan wilayah kepulauan yang terpisah sehingga biaya operasional besar katanya

“intinya sesuai dengan usia  kepemimpinan Bupati Rote Ndao saat ini,jika berulasi tidak berubah maka  delapan bulan sebelum itu, sudah akan diadakan tahapan pembukaan bakal calon (balon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao, 9 Juni 2013 mendatang. KPU sudah membuka Pendaftaran bakal calon, namun kalau tidak ada dana Hiba dari pemerintah tentunya pelaksanaan di tunda.” Kata Ngulu

Ia mengatakan Jika regulasi aturan berubah maka tahapana pilkada kabupaten rote ndao akan disesuikan  dengan kata lain di mundurkan dan dimajukan

Ditanya soal gencarknya sosialisasi terselubung yang sudah dilakukan para kandidat, ia mengatakan KPU tidak ada regulasi untuk melarang, jadi silahkan saja melakukan star sosialisasi baik berupa plakat, dan sebagainya, karena KPU berhak melarang jika sudah ada TIM pengawas katanya.(ido)